Pengelolaan perikanan merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan. Upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan perlu dilaksanakan secara kolaborasi antar para pihak. Oleh sebab itu, Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Wildlife Conservation Society (WCS) serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat – Universitas Mataram (LPPM – UNRAM) menginisiasi kegiatan Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Provinsi NTB dalam rangka menyelaraskan antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam hal berbagi informasi terkini di bidang pengelolaan perikanan. Adapun tema pada Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Provinsi NTB tahun 2018 ini adalah “Memperkuat Pilar Ekonomi Provinsi NTB Melalui Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan”.
Tujuan dilakukannya seminar pengelolaan perikanan berkelanjutan di Provinsi NTB ini adalah:
- Diseminasi hasil penelitian terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan di Provinsi NTB.
- Menjalin komunikasi ilmiah antara akademisi dan pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Provinsi NTB.
Seminar Nasional Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Provinsi NTB berlangsung pada tanggal 14 November 2018 di Universitas Mataram.
Seminar Nasional Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Provinsi NTB dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi kelautan dan perikanan, mahasiswa serta anggota FIP2B Provinsi NTB.
Memperhatikan :
- Sambutan dan arahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Paparan keynote speaker Yuni Tri Kumoro S.Si dari Direktorat Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia;
- Paparan keynote speaker M. Natsir M.Si dari Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pengelolaan perikanan berbasis data ilmiah;
- Paparan para pemakalah pada Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat;
- Diskusi dan tanya jawab para pemakalah dan peserta seminar;
- Serta mempertimbangkan saran, masukan dan pertanyaan
maka para peserta bersepakat merumuskan hasil pertemuan ini sebagai berikut:
- Melakukan kegiatan penelitian dengan pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach Fisheries Management) guna menyusun rekomendasi pengelolaan perikanan dengan memperhatikan aspek social-ekonomi nelayan, pengaturan jenis dan pengunaan alat tangkap, sumber daya ikan dan habitatnya, serta kelembagaan nelayan dan kelembagaan pengelolaan perikanan.
- Melakukan upaya penegakan hukum terhadap alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dengan cara memperkuat kegiatan pengawasan (patroli) dan penegakan hukum yang melibatkan Polair, Polda dan Polres, aparat penegakan hukum, serta masyarakat kelompok pokmaswas (POKMASWAS). Kegiatan pemberantasan Destructive Fishing (DF) ini harus didukung dengan penyediaan alokasi penganggaran di setiap lembaga, memperkuat komitmen dan mekanisme koordinasi dan komunikasi antar lembaga di tingkat tapak, pembentukan peradilan perikanan, pemutusan bahan baku bom serta operasional forum dan satgas tindak pidana kelautan dan perikanan di Provinsi NTB.
- Perlu dilakukan beberapa upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan, salah satunya adalah melakukan transfer teknologi pengolahan perikanan berbasis kepada karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat serta perlu terintegrasi dengan instansi terkait untuk skala yang lebih besar sehingga dapat mensejahterakan masyarakat nelayan.
- Perlu dilakukan penyadaran kepada nelayan bahwa kapal penangkapan ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan harus memperhatikan kelaiak lautan, bukan hanya semata berdasarkan pada kebiasaan, agar dapat dilakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan. Selain itu, penyadaran kepada masyarakat juga perlu dilakukan terkait dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.
- Memperkuat kelembagaan nelayan dan pengusaha perikanan dengan cara mendorong peningkatan sistem pengelolaan dan kualitas produk perikanan. Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah dapat berupa kebijakan/peraturan pengelolaan maupun bantuan fisik, seperti bantuan alat tangkap, penerapan aplikasi teknologi, fasilitas pengolahan, jenis armada tangkap, penurunan tarif pajak hasil perikanan, izin penangkapan, kualitas pengolahan, subsidi BBM, pengaturan harga pasar, dan pembinaan kelompok nelayan.
Berikut merupakan Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Provinsi NTB Tahun 2018, dimana pada prosiding tersebut berisi naskah yang telah dipresentasikan oleh para pemakalah pada kegiatan Seminar Nasional Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Provinsi NTB:
