Dalam rangka menyelaraskan antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam hal berbagi informasi terkini di bidang pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan di Provinsi NTB, Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat (FIP2B NTB) melakukan kolaborasi dengan Program Studi Ilmu Kelautan – Fakultas Pertanian – Universitas Mataram, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB serta Wildlife Conservation Society (WCS) menginisiasi kegiatan Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan I (Semnas Lautan I) dengan tema Transformasi dan Inovasi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Menjawab Tajuk Ketahanan Pangan Nasional”.
Semnas Lautan I dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 yang belokasi di Hotel Golden Palace, Kota Mataram, Provinsi NTB. Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor 3 Universitas Mataram, yaitu Prof. Dr. Ir. Enny Yuliani, M.Si. Kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan pemaparan dari 5 narasumberyaitu:
- Dr. Ir. Muhammad Rijal Idrus, M.Sc yang merupakan akademisi Universitas Hasanuddin
- Prof. Dr. Agung Damar Syakti, DEA. yang merupakan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Muslim, ST., M.Si. yang merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
- Mohamad Natsir, Ph.D. yang merupakan Penata Ahli Madya pada Pusat Riset Perikanan OR Kebumian dan Maritim, Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Dr. Sitti Hilyana yang merupakan dosen pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram dan juga menjabat sebagai Presiden IMFISERN (Indonesia Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network)
Kegiatan semnas diikuti oleh 149 peserta yang terdiri dari akademisi (dosen dan mahasiswa), peneliti (baik dari instansi pemerintahan maupun swasta), pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Adapun luaran dari kegiatan semnas kali ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi ilmiah antar akademisi dan peneliti dengan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yaitu melalui terpublikasinya hasil-hasil penelitian bidang kelautan dan perikanan, yang dapat dijadikan sebagai acuan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan, khususnya di Provinsi NTB dan umumnya di Indonesia.